KIDSNEWS.ID, Hai Kids... Para orang tua kini bisa bernafas lega lantaran sekolah swasta akan digratiskan. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Thamrin mengatakan program sekolah swasta gratis merupakan terobosan agar warga Jakarta tenang karena anak-anak mereka bisa mengenyam pendidikan sekaligus solusi atas masalah bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Kami capek karena ada aduan ijazah yang ditahan. KJP yang bermasalah. Ini dari seluruh Komisi E membuat terobosan baru supaya warga Jakarta tenang dan tidak ada lagi hiruk pikuk persoalan KJP," kata di di Jakarta, Jumat (23/8/2024) seperti dinukil dari Antara.

Saat program sekolah swasta dimulai pada 2025, KJP otomatis akan dihapuskan. Dana KJP pun akan dialihkan ke program tersebut.

Dia menjelaskan, program sekolah gratis ini menggandeng sekitar 2.900 sekolah swasta dari jenjang SD, SMP hingga SMA dan SMK. Anggota Komisi E DPRD lainnya, Abdul Aziz mengatakan, pembahasan tentang program sekolah swasta gratis tetap harus dilanjutkan oleh anggota Dewan tahun 2024-2029.

"Ini tidak selesai sampai di sini. Ini harus berkelanjutan. Dilanjutkan oleh anggota dewa6n tahun 2024-2029 agar bisa terealisasi di tahun 2024-2029 secara bertahap," kata dia.

Terkait program tersebut, Komisi E DPRD DKI merekomendasikan sejumlah hal antara lain agar pihak eksekutif mendorong percepatan implementasi kebijakan sekolah swasta gratis untuk dianggarkan tahun anggaran 2025. Selain itu, Komisi E juga mendorong Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta agar segera membahas revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan sebagai dasar hukum pelaksanaan sekolah swasta gratis di tahun 2025.

Rekomendasi lainnya, yaitu mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar mengalokasikan dan membuat nomor rekening baru Bantuan Operasional Sekolah Gratis. Selain itu, Dinas Pendidikan DKI diminta bersama instansi terkait agar membuat linimasa dan mekanisme pelaksanaan sekolah gratis.

Terakhir, eksekutif direkomendasikan agar mempersiapkan penyusunan perubahan keputusan gubernur terkait penetapan alokasi dana BOP dan agar eksekutif menyesuaikan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) dengan implementasi kebijakan sekolah swasta gratis.

.

Yuk ikuti informasi seputar berita-berita anak di Republika Kids. Ibu dan Bapak juga bisa perpartisipasi dengan mengirimkan dan kritik ke email kami: republikakids@gmail.com. Jangan lupa follow juga Youtube, Instagram, Twitter, dan Facebook Republika Kids.